TUAL | Lintas-Pulau.com : Pemerintah Kota Tual terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Pemkot Tual dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring, Senin (9/2/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh Asisten II Setda Kota Tual Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Dullah Atnangar, yang mewakili Wali Kota Tual, Hi. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si., M.H, serta didampingi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tual. Kegiatan berlangsung di Ruang TPID Kota Tual melalui aplikasi Zoom Meeting.
Rapat koordinasi nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dengan agenda utama membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2026 serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional Januari 2026 masih dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year tercatat sebesar 3,55 persen.
Meski angka tersebut berada sedikit di atas target inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen, Mendagri menegaskan kondisi tersebut perlu dilihat secara komprehensif dan tidak serta-merta mencerminkan lonjakan harga riil di masyarakat.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen, dengan kontribusi terbesar dari tarif listrik sebesar 1,49 persen. Hal ini disebabkan perbedaan kebijakan subsidi listrik antara Januari 2025 dan Januari 2026.
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Mendagri juga menyoroti inflasi month to month. Berdasarkan data BPS, Januari 2026 justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025, dengan sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi.
“Ini kabar baik, artinya harga barang dan jasa yang sempat naik saat Natal dan Tahun Baru mulai terkendali di Januari,” jelasnya.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tual, untuk tetap waspada terhadap pergerakan harga sejumlah komoditas strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras.
Selain pengendalian harga, Mendagri juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan logistik daerah, khususnya bagi wilayah rawan bencana.
Pemerintah daerah diminta mampu menyiapkan stok pangan mandiri minimal untuk kebutuhan tiga bulan guna mengantisipasi gangguan distribusi.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Plt Deputi II KSP Popy Rufaidah, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rakor ini, Pemerintah Kota Tual menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan sektor perumahan, demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.