TUAL | Lintas-Pulau.com : Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Kota Tual mengingatkan publik bahwa pernyataan tendensius, provokatif, dan sarat kepentingan tertentu merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas sosial di Maluku, khususnya pascakonflik antarwarga Kei, Kailolo, dan Seram Bagian Timur (SBT).
Ketua FPMM Kota Tual, Ruslani Rahayaan, menegaskan bahwa upaya rekonsiliasi yang digelar di Ambon beberapa waktu lalu harus dipahami sebagai agenda kemanusiaan dan pemulihan sosial, bukan dipelintir menjadi komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu.
“Perdamaian adalah proses panjang yang membutuhkan kejujuran, kedewasaan, dan tanggung jawab publik. Ketika ada pihak yang dengan sengaja membangun narasi menyesatkan, itu bukan kritik, melainkan provokasi yang berpotensi memicu konflik baru,” kata Ruslani Senin (19/1/2026).
Menurutnya, dialog perdamaian yang melibatkan pemuda Kailolo, Kei, dan Seram Bagian Timur merupakan inisiatif Ketua Umum DPP FPMM Umar Key bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, sebagai langkah strategis untuk meredam eskalasi konflik dan memutus rantai kekerasan berbasis identitas.
Ruslani menilai, masyarakat perlu diedukasi untuk mampu membedakan antara kritik konstruktif dengan narasi adu domba.
Kritik, kata dia, bertujuan memperbaiki keadaan, sementara provokasi sengaja diciptakan untuk memecah belah masyarakat.
“Kita harus jujur mengakui, konflik di Maluku seringkali dipicu oleh informasi yang dipelintir. Karena itu, setiap pernyataan di ruang publik harus diuji niat dan dampaknya,” ujarnya.
FPMM Kota Tual juga mengingatkan bahwa membangun opini tanpa dasar yang jelas, terlebih menyerang agenda perdamaian, merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban sosial yang dapat mencederai nilai pela gandong serta semangat persaudaraan masyarakat Maluku.
“Perdamaian tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan siapa pun. Ketika isu perdamaian dipolitisasi, yang menjadi korban adalah masyarakat,” tegas Ruslani.
Ia mengajak media, tokoh masyarakat, dan pemuda untuk mengambil peran edukatif dengan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan sosial, bukan sensasi.
Dialog rekonsiliasi pemuda Maluku yang digelar di Ambon tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan amarah dan propaganda, melainkan melalui dialog, keterbukaan, dan komitmen kolektif untuk menjaga Maluku tetap damai.