 |
TUAL | Lintas-Pulau.com : Polemik tata kelola Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Tual–Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut agar berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Ketua BPC GMKI Tual–Malra, Kristo Omaratan, menilai sikap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Politeknik Perikanan Tual sangat disayangkan.
Menurutnya, Plt Direktur terkesan menghindar dan enggan menemui massa aksi GMKI, padahal esensi dari aksi demonstrasi adalah penyampaian tuntutan dan pernyataan sikap yang harus ditindaklanjuti oleh pihak kampus.
“Kami punya lima poin tuntutan yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Plt Direktur, namun sampai saat ini tidak digubris sama sekali,” tegas Kristo saat ditemui Kamis, (29/1/2026).
Ia menegaskan, sikap diam dan menghindar tersebut justru memperkeruh situasi dan menunjukkan lemahnya komitmen pimpinan dalam menyelesaikan persoalan tata kelola kampus.
Karena itu, GMKI memastikan akan mengambil langkah lanjutan dengan memasukkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Maluku Tenggara.
GMKI, kata Kristo, telah menyiapkan skema 100 hari aksi sebagai bentuk tekanan moral dan politik agar tuntutan mahasiswa mendapat perhatian serius.
Bahkan, GMKI menyatakan kesiapan untuk menjemput kedatangan Menteri Pendidikan Tinggi apabila berkunjung ke daerah, agar aspirasi mahasiswa dapat langsung disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Kristo juga menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap peserta aksi yang dilakukan oleh sejumlah oknum pada aksi sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak boleh terulang kembali.
“Intimidasi terhadap peserta aksi adalah pelanggaran serius. Jika hal tersebut kembali terjadi pada aksi berikutnya, maka ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh para pelaku,” tegasnya.
GMKI Tual–Malra memastikan akan terus berada di garis depan dalam mengawal isu tata kelola Politeknik Perikanan Tual hingga ada kejelasan, transparansi, dan langkah nyata dari pihak berwenang.