 |
MALRA | Lintas-Pulau.com : Kasus kematian karyawan PT Mutiara LIK, almarhumah Veronika Rehanyanat, terus menuai sorotan. DPC GMNI Maluku Tenggara menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa tersebut dan mendesak DPRD Maluku Tenggara segera mengambil langkah konkret melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PT Mutiara LIK dan Polres setempat.
Wakil Ketua DPC GMNI Maluku Tenggara Bidang Kaderisasi, Melyanus Kelfin Renfaan, dalam rilis kepada lintaspulau.com Rabu, (25/2/2026) menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kasus biasa karena menyangkut keselamatan serta kenyamanan pekerja di lingkungan perusahaan.
Menurutnya, DPRD harus menunjukkan kehadiran nyata sebagai lembaga pengawas dengan segera memanggil pihak perusahaan guna mengungkap fakta secara transparan.
“Kami berharap DPRD tidak hanya diam. Ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan setiap orang yang bekerja di perusahaan mana pun,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa GMNI telah melihat adanya sejumlah anggota DPRD yang mulai menyuarakan persoalan tersebut baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Namun pihaknya menilai langkah tersebut belum cukup apabila tidak diikuti tindakan nyata.
GMNI menekankan bahwa keluarga korban membutuhkan kepastian hukum dan dukungan moral dari negara melalui wakil rakyat di daerah.
“Kami berharap DPRD tidak hanya mengeluarkan narasi di ruang publik, tetapi melakukan aksi nyata. Kehadiran DPRD penting agar keluarga korban tidak merasa sendiri,” tegas Renfaan.
Lebih lanjut, ia menilai pengusutan serius terhadap kasus ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol DPRD terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Maluku Tenggara.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
"Apabila langkah cepat tidak diambil, kepercayaan publik terhadap perlindungan tenaga kerja dapat semakin menurun," tegas GMNI.
Karena itu, mereka mendesak agar RDP segera dijadwalkan dan proses pengungkapan fakta dilakukan secara terbuka.