TUAL | Lintas-Pulau.com : Suasana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tual dalam beberapa pekan terakhir terlihat lebih dinamis dari biasanya. Di balik proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kini memasuki tahap akhir, seluruh jajaran birokrasi bergerak cepat membenahi berbagai aspek administrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Tahapan pemeriksaan yang semakin mendekati penutupan atau closing bukan sekadar rutinitas tahunan. Bagi Pemkot Tual, momentum ini menjadi ujian kedisiplinan birokrasi sekaligus cermin kesiapan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, akuntabel, dan responsif.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual, Ridwan Abdul Fadirubun, mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah fokus menindaklanjuti seluruh catatan dan arahan dari tim pemeriksa BPK sebelum penyerahan laporan keuangan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei mendatang.
Menurut Ridwan, pola kerja cepat menjadi langkah utama yang diterapkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia berujar setiap temuan maupun permintaan data dari tim pemeriksa langsung diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“Semua catatan dari BPK harus segera direspons. Karena itu menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan baik hingga tahap akhir,” ujarnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (08/05/2026).
Ia mengungkapkan, beberapa catatan yang menjadi perhatian utama berkaitan dengan pengelolaan aset daerah serta administrasi barang yang telah diserahkan kepada OPD teknis.
"Persoalan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi cepat agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut," ungkapnya.
Menariknya, ritme kerja birokrasi di lingkup Pemkot Tual selama pemeriksaan berlangsung terlihat meningkat. Sejak pagi hari, OPD teknis langsung bergerak menindaklanjuti instruksi yang diberikan.
Di saat bersamaan, ia menyebutkan bagian keuangan juga bekerja menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan sebelum hasil pemeriksaan resmi diterbitkan.
"Bagi Pemkot Tual, respons cepat bukan hanya soal memenuhi permintaan pemeriksa, tetapi juga mencerminkan perubahan pola kerja birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih proaktif," jelasnya.
Ridwan menegaskan bahwa kecepatan koordinasi antar-OPD menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pemerintahan, terutama ketika menghadapi proses audit yang membutuhkan ketelitian tinggi.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap arahan bisa langsung dieksekusi dengan cepat oleh seluruh OPD. Itu menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara proaktif dan serius dalam menindaklanjuti setiap masukan,” pungkasnya.