Laporan: Z. S. FEBBY
TUAL | LINTAS-PULAU.COM : Wali Kota Tual, H. Akhmad Yani Renuat, menyoroti ketimpangan kebijakan pembangunan nasional yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan. Ia meminta pemerintah pusat menghadirkan kebijakan afirmatif agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh keadilan pembangunan yang setara dengan daerah daratan.
Penegasan tersebut disampaikan Renuat saat membuka Konferensi Cabang (Konfercab) XI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Tual, didampingi Wakil Wali Kota Tual, H. Amir Rumra, di Aula Kantor Wali Kota Tual, Minggu (8/11/2026).
Menurut Renuat, percepatan pemberlakuan dan implementasi Undang-Undang (UU) Daerah Kepulauan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi daerah kepulauan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakatnya.
"Identitas Kota Tual sebagai daerah kepulauan harus tercermin dalam setiap kebijakan pembangunan, bukan hanya menjadi pengakuan secara geografis. Kita membutuhkan kebijakan yang memberikan keadilan bagi masyarakat kepulauan," tegas Renuat.
Ia menilai, pendekatan pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada wilayah daratan perlu dibenahi. Sebab, daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan konektivitas antarpulau, distribusi pelayanan publik, pengelolaan potensi kelautan hingga pembiayaan pembangunan.
Karena itu, Renuat mendorong agar perjuangan menghadirkan UU Daerah Kepulauan tidak berhenti pada pembahasan regulasi, tetapi dilanjutkan dengan implementasi nyata melalui kebijakan anggaran, pembagian kewenangan dan perencanaan pembangunan nasional.
Dalam kaitannya dengan masa depan Kota Tual sebagai kota maritim, ia menyampaikan sejumlah agenda strategis yang perlu diperjuangkan. Di antaranya, percepatan pemberlakuan UU Daerah Kepulauan, penetapan pelabuhan pendaratan hasil tangkapan perikanan di zona perairan Maluku, serta alokasi dana afirmasi khusus bagi daerah kepulauan.
Selain itu, ia meminta adanya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pengelolaan potensi sumber daya kelautan serta pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif.
"Perencanaan pembangunan harus lebih berpihak pada karakter wilayah kepulauan. Konektivitas antarpulau, pengelolaan potensi perikanan, serta pembagian kewenangan pemerintahan perlu menjadi perhatian agar masyarakat di daerah kepulauan juga memperoleh keadilan pembangunan," jelasnya.
Renuat menegaskan, Kota Tual memiliki potensi besar sebagai wilayah maritim. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi, keberpihakan anggaran, serta kebijakan nasional yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat kepulauan.
Rangkaian Konfercab XI GMKI Kota Tual diawali dengan diskusi panel bertema "RUU Daerah Kepulauan: Jalan Pembangunan Keadilan dan Masa Depan Kota Tual sebagai Kota Maritim."
Diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas urgensi regulasi daerah kepulauan sekaligus memperkuat gagasan dan komitmen bersama dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya bagi Kota Tual sebagai salah satu daerah kepulauan di Provinsi Maluku.
Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun, Alex S. W. Retraubun, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua KNPI Kota Tual, serta pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Selain menyoroti persoalan pembangunan kepulauan, Renuat juga mengapresiasi pelaksanaan Konfercab XI GMKI. Ia menyebut konferensi tersebut bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, melainkan momentum mengevaluasi perjalanan organisasi dan merumuskan strategi menghadapi berbagai tantangan masyarakat.
"Konferensi ini bukan sekadar memilih kepengurusan baru. Ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi serta merumuskan langkah dan strategi bersama dalam menjawab kebutuhan masyarakat, bangsa, dan daerah," ujarnya.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap tahapan konferensi dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai demokrasi, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Renuat juga mengingatkan bahwa GMKI memiliki sejarah panjang dalam membentuk karakter, intelektualitas, spiritualitas, dan kepemimpinan generasi muda Indonesia. Karena itu, kader GMKI diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi turut mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah.
"GMKI tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus hadir sebagai kelompok intelektual yang kritis dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah," tegasnya.
Ia turut mendorong kader GMKI memperkuat persatuan, menjaga toleransi, terbuka terhadap perkembangan teknologi, serta membangun sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
"Jadilah garda terdepan dalam mempelopori penjagaan toleransi dan persaudaraan di Kota Tual," pesannya.
Menurut Renuat, keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial masyarakat Kota Tual merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama. Perbedaan, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan harus menjadi fondasi dalam memperkuat persaudaraan dan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Menutup sambutannya, Renuat mengajak GMKI, kalangan mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan agar memperoleh perhatian yang proporsional dalam kebijakan pembangunan nasional.
"Kota Tual merupakan salah satu kota kepulauan di antara daerah-daerah kepulauan lainnya. Namun, kebijakan pembangunan kita belum sepenuhnya mencerminkan identitas tersebut. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan," pungkasnya.