JAKARTA, Lintas-Pulau.com : Upaya Pemerintah Kota Tual dalam memperluas pemerataan energi di wilayah kepulauan mulai mendapat perhatian pemerintah pusat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti Proposal Penyediaan Tenaga Listrik Berbasis Pembangkit Hybrid Diesel–Surya yang diajukan Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, pada 10 November 2025.
Diketahui tindak lanjut tersebut ditunjukkan melalui surat undangan rapat koordinasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 29 November 2025.
Rapat pembahasan dijadwalkan berlangsung Senin, 1 Desember 2025, di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta, dengan agenda pembahasan usulan peningkatan jam nyala listrik bagi masyarakat Kepulauan Tual.
Sesuai data Kota Tual yang memiliki luas 254,39 km² dan terdiri dari 66 pulau selama ini menghadapi ketimpangan akses energi, terutama di Kecamatan Pulau-Pulau Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur.
Sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai nelayan tradisional belum dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan karena keterbatasan pasokan listrik.
Dalam proposal bernomor 1841/671/2025, Pemerintah Kota Tual menerangkan bahwa tidak adanya pasokan listrik stabil membuat cold storage tidak dapat beroperasi.
Akibatnya, ikan cepat rusak dan nelayan terpaksa menjual dengan harga lebih rendah atau bahkan mengalami kerugian.
"Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan masyarakat pada generator diesel yang mahal dan hanya menyala pada jam terbatas," Demikian penjelasan dalam proposal tersebut.
Sebagai informasi desa-desa prioritas yang diusulkan memperoleh pasokan listrik memadai antara lain Yamtel, Duroa, Ohoiel, Langgiar, dan Yamru di Kecamatan Tayando Tam, serta Mangur Niela, Tivlean, Fadol, dan Pulau Ut di Kecamatan Pulau Kur.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Tual mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Diesel–Surya, yang mengombinasikan energi surya, generator diesel, dan baterai penyimpanan.
Teknologi ini diproyeksikan mampu menyediakan listrik 12 hingga 24 jam per hari, memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas penyimpanan ikan.
Realisasi pembangkit hybrid tersebut dinilai akan membawa peningkatan ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir.
Pemerintah Kota Tual berharap dengan tersedianya listrik sepanjang hari, nelayan dapat mengoperasikan cold storage, meningkatkan nilai jual ikan, serta membuka peluang usaha pengolahan ikan skala rumahan seperti abon, ikan asin, dan pemindangan.
Sementara dari sisi sosial, program ini diharapkan mendorong peningkatan mutu pendidikan malam hari, penguatan layanan kesehatan dasar, serta memperluas akses informasi digital bagi masyarakat pulau, sejalan dengan amanat UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Untuk dapat diketahui, undangan rapat pembahasan tersebut dikirim melalui Surat Nomor 2214.Und/TL.03/DJL.2/2025 kepada Wali Kota Tual, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, serta jajaran Direksi dan Manajer PT PLN (Persero).
Wali Kota Tual, H. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si., Mh menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan pemerataan energi sebagai fondasi peningkatan ekonomi masyarakat kepulauan.