AMBON | Lintas-Pulau.com : Wakil Wali Kota Tual, H. Amir Rumra, S.Pi., M.Si., mewakili Wali Kota Tual dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komitmen Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku, Selasa (25/11/2025).
Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dalam pernyataannya, Wakil Wali Kota Tual menegaskan bahwa kegiatan HLM dan Rakorda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta percepatan digitalisasi tata kelola keuangan daerah,” ujar Amir Rumra.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi daerah dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.
“Melalui komitmen bersama ini, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, khususnya di Kota Tual,” tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga serta mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku pada High Level Meeting TPID di Swiss-Belhotel Ambon.
Kasrul mengapresiasi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Maluku yang dinilai berhasil menjaga laju inflasi sepanjang tahun 2025.
“Inflasi Maluku pada Oktober tercatat 2,3 persen, dan secara year to date berada pada 2,46 persen. Meski terkendali, tekanan tetap datang dari komoditas pangan dan emas perhiasan,” jelasnya.
Berbagai langkah seperti operasi pasar, kelancaran distribusi antarwilayah, hingga gerakan menanam disebut berperan dalam menjaga stabilitas harga.
Meski demikian, Kasrul menekankan perlunya kesiapsiagaan menjelang Nataru, terutama terkait stok pangan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Pada sisi digitalisasi daerah, Kasrul menyampaikan masih terdapat empat kabupaten yang belum sepenuhnya terintegrasi sebagai daerah digital karena belum lengkapnya proses input data.
Ia mendorong pemda untuk memperluas penggunaan layanan non-tunai, meningkatkan kapasitas SDM digital, serta menyinergikan program daerah dengan kebijakan nasional.
Kasrul juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menjaga stabilitas harga pangan agar masyarakat tidak terpengaruh isu kenaikan harga.
Selain itu, Kasrul ungkapkan potensi besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan dapat menggerakkan hingga lima triliun rupiah dana sektor pangan lokal bila dikelola secara optimal.
Seluruh arah kebijakan tersebut, katanya, sejalan dengan visi Transformasi Maluku Menuju Maluku Maju serta kontribusi daerah terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045.
Kehadiran Wakil Wali Kota Tual dalam forum tersebut menandai komitmen Kota Tual untuk terus berperan aktif dalam agenda regional Maluku, khususnya dalam penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pengendalian inflasi secara berkelanjutan.