TUAL | LINTAS-PULAU.COM : Pemerintah Kota Tual memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan mengoptimalkan sinergi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan ancaman El Nino terhadap ketersediaan pangan, distribusi barang, serta daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tual yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tual, H. Akhmad Yani Renuat, di Aula Kantor Wali Kota Tual, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi, Sinergi, Kolaborasi, dan Mitigasi Dampak El Nino” dan dihadiri Wakil Wali Kota Tual, unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Cabang Pertamina Patra Niaga Ambon, perwakilan BMKG Provinsi Maluku dan Kepala BMKG Kota Tual, Sekretaris Daerah, staf ahli dan staf khusus wali kota, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta tokoh agama.
Dalam arahannya, Akhmad Yani menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas harga, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK tersebut kemudian tercermin dalam angka inflasi dan menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Karena itu, perkembangan inflasi di Kota Tual harus terus kita cermati dan kendalikan melalui langkah yang terukur, terkoordinasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Renuat.
Renuat memaparkan perkembangan inflasi Kota Tual selama tujuh bulan pertama 2026 yang menunjukkan tren penurunan setelah berada pada level tinggi di awal tahun.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, angka inflasi tercatat 7,97 persen pada Januari, 6,77 persen pada Februari, 5,69 persen pada Maret, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 3,5 persen pada Juli 2026.
Dengan demikian, perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan tekanan inflasi sepanjang tahun berjalan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga tren tersebut karena angka 3,5 persen pada Juli masih berada pada batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan deviasi ±1 persen, atau rentang sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Renuat mengatakan, kondisi tersebut menjadi alasan TPID Kota Tual harus tetap memperkuat langkah antisipasi, terutama terhadap komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap perubahan harga.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu kelompok pengeluaran yang dominan memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, kelompok transportasi, khususnya komponen bahan bakar minyak dan bensin, juga menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan biaya distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kota Tual akan memperkuat empat strategi utama pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi yang efektif.
Strategi tersebut akan diperkuat dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan serta mendorong produksi pertanian lokal sehingga kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Wali Kota menilai kondisi geografis Kota Tual yang merupakan wilayah kepulauan membutuhkan pola pengendalian inflasi yang lebih adaptif. Gangguan transportasi laut dapat berdampak langsung terhadap pasokan dan harga barang di pasar.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, instansi teknis, BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Selain persoalan harga, pemerintah daerah juga menaruh perhatian serius terhadap dampak kondisi iklim yang semakin kering.
Renuat menyebut dampak perubahan cuaca mulai dirasakan sejak Juni 2026 di sejumlah wilayah Kota Tual, khususnya kawasan kepulauan. Kondisi tersebut antara lain berupa keterbatasan air bersih dan air minum, kekeringan berkepanjangan, potensi kebakaran hutan dan lahan, gangguan lingkungan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.
Cuaca ekstrem yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi juga berpotensi menghambat pelayaran antarpulau. Kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa sekaligus meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berpotensi memberikan tekanan terhadap harga.
Dampak lainnya dirasakan sektor pertanian. Pola tanam sejumlah komoditas pangan masyarakat, termasuk ubi jalar, ikut terganggu akibat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berkurangnya ketersediaan air.
“Persoalan yang kita hadapi ini bukan persoalan biasa, tetapi membutuhkan perhatian dan keterlibatan kita semua,” tegas Renuat.
Renuat meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya melihat keberhasilan penurunan inflasi, tetapi juga mengantisipasi berbagai faktor yang dapat kembali meningkatkan tekanan harga.
Menurutnya, tren penurunan inflasi sepanjang 2026 harus dipertahankan melalui langkah konkret, terutama dalam menjaga pasokan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, serta merespons cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas strategis.
“Melalui pertemuan ini saya berharap dapat disusun langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi berbagai perkembangan sehingga inflasi Kota Tual dapat terus dikendalikan dan berada dalam sasaran inflasi nasional,” harapnya.
Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah meningkatkan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan terpadu.
Renuat menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keseriusan, integritas, dan kesadaran seluruh pihak dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat Kota Tual.