Laporan: Yosua Tahwaiubun
TUAL | LINTAS-PULAU.COM : Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi implementasi kerja sama perikanan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diluncurkan di Kota Tual, Kamis (24/9/2026).
Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) dan dinilai KNPI Maluku Tenggara dapat menjadi momentum strategis untuk mendorong penguatan sektor perikanan di Maluku, khususnya di Kepulauan Kei.
Dalam siaran pers yang diterima media ini, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 19:20 malam, DPD KNPI Maluku Tenggara menyebut kerja sama Indonesia-Tiongkok tersebut berlangsung di Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera (SIS), Kota Tual.
Kegiatan tersebut dihadiri delegasi Duta Besar Tiongkok, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur Maluku, serta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
TCG merupakan pedoman kerja sama teknis Indonesia-Tiongkok di sektor perikanan yang sebelumnya ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok Han Jun di Beijing pada 9 November 2024. Penandatanganan itu disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Menurut KNPI Maluku Tenggara, kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perusahaan patungan, kapal dan kuota penangkapan ikan hingga penangkapan serta pengolahan hasil perikanan.
Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga mencakup pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan dan pelatihan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan.
KNPI Maluku Tenggara menilai implementasi kerja sama ini memiliki arti penting bagi pengembangan potensi perikanan di Kepulauan Kei. Organisasi kepemudaan tersebut berharap momentum kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat mendorong peningkatan produktivitas, pengembangan industri perikanan, penguatan rantai pasok dan perluasan pasar ekspor.
“Momentum ini sangat strategis bagi penguatan sektor perikanan Maluku, khususnya dalam peningkatan produktivitas, pengembangan industri perikanan, penguatan rantai pasok, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir dan nelayan,” demikian pernyataan DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara dalam rilisnya.
KNPI juga menyoroti potensi terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kepulauan Kei sebagai salah satu manfaat yang diharapkan dari kerja sama tersebut.
Menurut KNPI, manfaat kerja sama tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, masyarakat pesisir, nelayan, serta pekerja di sektor perikanan.
Di sisi lain, pelaksanaan TCG juga diarahkan pada pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. KKP menjelaskan bahwa kerja sama tersebut mencakup pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjaga sumber daya ikan dan lingkungan laut sekaligus mencegah praktik IUU Fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur.
Dengan posisi Kepulauan Kei sebagai wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan, KNPI Maluku Tenggara berharap implementasi kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, keterbukaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, penguatan pelaku usaha perikanan serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.