MALRA | Lintas-Pulau.com : Masyarakat pesisir Indonesia Timur menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, yang dinilai responsif dan cepat menangani persoalan strategis sektor perikanan, Jumat (19/12/2025).
Dalam waktu kurang dari satu bulan, Kementerian Kelautan dan Perikanan disebut telah mengambil dua kebijakan penting, yakni memprioritaskan penerbitan izin usaha perikanan bagi daerah terdampak bencana serta menerbitkan petunjuk teknis Certificate of Admissible (CoA) untuk mempermudah ekspor produk perikanan, khususnya rajungan ke Amerika Serikat.
“Kami melihat Menteri KKP cukup responsif terhadap persoalan perikanan, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ini langkah nyata yang patut diapresiasi,” ujar Sandi, perwakilan masyarakat pesisir Indonesia Timur.
Meski mengapresiasi, masyarakat berharap kebijakan tersebut benar-benar berdampak langsung bagi nelayan di wilayah terpencil seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua.
Pemerataan dan keadilan pengelolaan sumber daya laut masih menjadi tuntutan utama.
Sandi juga menegaskan agar kebijakan penangkapan ikan terukur tidak hanya menjadi program nasional, tetapi memberi manfaat nyata bagi daerah penghasil.
Menurutnya, aktivitas bongkar muat dan distribusi hasil tangkapan di wilayah timur harus melibatkan daerah setempat.
“Jika penangkapan dilakukan di wilayah Maluku, maka bongkar muat dan distribusinya harus melalui daerah kami. Jangan dibawa keluar tanpa memberi manfaat bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Masyarakat pesisir Indonesia Timur menyerukan kepada pemerintah pusat dan pimpinan daerah agar memastikan pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara adil dan merata demi peningkatan kesejahteraan nelayan.