Wawali Tual Dampingi Reses DPR RI, Aspirasi Warga Didorong Tembus Pusat


TUAL | Lintas-Pulau.com
: Pemerintah Kota Tual menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pusat dengan menghadiri kegiatan reses Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, Alimudin Kolatlena, yang berlangsung di halaman Rumah Raja Tual, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Raja Tual, anggota DPRD Kota Tual Fraksi Gerindra, Ketua Remaja Masjid Raya Tual (Remas), unsur pemuda, serta masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan tertulis Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat. Ia menegaskan bahwa reses menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kota Tual.

“Reses memiliki makna penting sebagai sarana komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat,” ujar Amir Rumra.

Pemerintah Kota Tual memandang agenda ini sebagai peluang besar untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, terutama program pembangunan yang memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kehadiran langsung anggota DPR RI dinilai mampu mempercepat identifikasi persoalan sekaligus mendorong tindak lanjut di tingkat pusat.

“Atas nama Pemerintah Kota Tual dan masyarakat, kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPR RI di daerah,” lanjutnya.

Selain itu, pemerintah daerah berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui peran legislatif guna mempercepat realisasi program strategis.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat agar program-program strategis dapat terus didorong,” katanya.

Sementara itu, Alimudin Kolatlena menegaskan komitmennya untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menilai stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Salah satu bentuk dukungan nyata adalah dengan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, karena itu menjadi dasar bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.

Di hadapan warga, ia juga mengungkapkan kedekatan emosional dengan lingkungan tersebut. “Sebenarnya saya adalah anak dari lingkungan ini,” katanya.

Menurutnya, kegiatan reses merupakan kewajiban konstitusional yang harus dimanfaatkan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar seluruh kader senantiasa hadir di tengah masyarakat.

“Dengan amanah yang diberikan kepada kami, kami bertekad untuk terus bersama masyarakat serta mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang dihadapi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, waktu di luar tugas kedinasan di Jakarta dimanfaatkan untuk turun ke daerah pemilihan guna melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat.

Seluruh aspirasi yang disampaikan, kata dia, akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan di parlemen.

“Segala aspirasi yang disampaikan akan kami upayakan penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan, tertulis, maupun secara pribadi.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin menjelaskan bahwa ruang lingkup tugasnya mencakup bidang sosial, penanganan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan keagamaan seperti haji dan umrah, pengelolaan zakat, hingga jaminan produk halal.

Di akhir kegiatan, ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses secara maksimal agar aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Insya Allah, seluruh aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan dengan sekuat tenaga,” pungkasnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan dialog interaktif serta peninjauan lokasi bersama tokoh adat dan masyarakat, yang sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga berbasis kearifan lokal di Kota Tual.